"Kita lagi persiapkan sistem e-budgeting yang seperti Surabaya. Nanti tidak bisa diubah siapapun karena password-nya di Pak Gubernur atau di otoritas tertentu. Surabaya punya sistem kalau mau mengajukan nggak bisa ubah-ubah. Jadi kalau sudah kita coret, nah kalau ada sistem ini kita bisa kunci," kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Selasa (10/9).
Ia mengatakan, penerapan sistem e-budgeting diharapkan mampu meminimalisir peluang penyelewengan anggaran. Sebab, kata Basuki, yang bertindak sebagai admin nantinya dapat melakukan manajamen user, database, dan mengakses semua hak user seperti mengunci dan membuka akses serta mengunci kegiatan yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Jadi tidak bisa dilakukan perubahan, jika kegiatan tersebut tidak disetujui," ujarnya.
Basuki mengaku kerapkali menemukan pengadaan sejumlah item yang sebelumnya telah dicoret saat diajukan dari SKPD, tetapi tetap saja muncul. "Sistem ini sangat lemah. Saya sudah coret item tersebut di atas kertas, tapi tetap saja muncul. Makanya sekarang kita mesti bikin untuk semua SKPD," ungkapnya.
sumber:http://www.jakarta.go.id/v2/news/2013/09/pemprov-dki-akan-terapkan-sistem-e-budgeting#.VQgpdo6Uf1Y
"Selain kepercayaan terhadap komitmen Ahok dalam pemerintahan bersih, publik juga percaya dengan argumen dan konsep Ahok tentang e-budgeting. Khususnya dalam meminimalisir peluang korupsi dan kebocoran anggaran pemerintah daerah," ujar Ade Mulyana dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) - Denny JA, Selasa (10/3/2015).
sumber:http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/10/18114871/Konsep.E-budgeting.Ahok.Mendapat.Respek.Publik.Nasional
